RAPAT EVALUASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA DALAM PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Senin, 17 September 2018

Administrator

Berita

Dibaca: 564 kali

Pada tanggal 03 September 2018 bertempat di Le Polonia Hotel di Medan telah dilangsungkan rapat “EVALUASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI  DAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA DALAM PENYUSUNAN RENCANA AKSI”. Peserta rapat yang dihadiri oleh terdiri dari angota tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kepala badan kesatuan bangsa kabupaten/kota beserta 3 anggota tim terpadu penanganan konflik sosial yaitu Pasi Ops Kodim, Kasi Ops Polres, dan Kasi Intel Kajari dari masing-masing Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

Adapun Narasumber teridiri dari :

  1. 1.    Bapak Heru Matador Kasubdit Penanganan Konflik Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri  dengan judul “Sosialisasi Penanganan Konflik sosial berdasarkan UU no. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Melaluli Rencana Aksi Daerah
  2. 2.    Bapak Kolonel Infantri Luhut Marpaung Asisten Teritorial Pangdam I/BB dengan judul “Wawasan Kebangsaan”.
  3. 3.    Bapak Kompol Mahmun Polda Sumatera Utara dengan judul “ Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Provinsi Sumatera Utara”.
  4. 4.    Bapak Adung Sutranggono, SH. M.Hum. Koordinator bidang Intelijen Kejati Sumut dengan judul “Sosialisasi rencana aksi tim terpadu penanganan konflik  sosial pada kejaksaan tinggi sumatera utara”.

 

Dari hasil rapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

  1. Permasalahan potensi konflik sosial masih banyak yang belum terselesaikan dengan  tuntas, dimana dari 264 potensi konflik baru 34 yang selesai (11 %).
  1. Berdasarkan pada mapping konflik sosial kerawanan pilkada (politik) telah  terdeteksi sumber – sumber permasalahannya, diantaranya :
    1. Tudingan terhadap calon lain sebagai keturunan pki
    2. Hilangnya kotak suara di tps
    3. Dpt yang bermasalah
    4. Masih adanya gugatan ke mk
    5. Tuntutan pembatalan hasil pilkada
    6. Putusan dkpp yang memberhentikan 5 komisioner kpu
    7. Calon tidak terima hasil hitung suara
    8. Ancaman intimidasi kepada camat
      1. Tuduhan dugaan pemalsuan ktp
  1. Pola penanganan konflik sosial telah jelas tertuang dalam peraturan per undang – undangan PKS, yaitu cara bertindak pencegahan, penghentian dan pemulihan.
  1. Polda sumut telah melaksanakan upaya – upaya pencegahan dengan melaksanakan  kerjasama / mou dengan instansi terkait, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan  menjaga stabilitas kamtibmas.

 

Dan beberapa saran sebagai catatan bagi semua peserta adalah sebagai berikut :

  1. Optimalkan identifikasi Mapping Potensi Konflik Sosial pada satuan wilayah masing – masing.
  2. Optimalkan penanganan dan pengendalian potensi konflik  sosial melalui digital (Polisi Kita)
  3. Berdayakan secara maksimal forum – forum koordinasi ( Forkopimda, FKUB, KOMINDA, 3 Pilar Plus dll)
  4. Optimalkan rumusan rencana kebutuhan anggaran dalam  rangka penanganan konflik sosial

Berita Terkait

Kembali ke atas

Pencarian



Jajak Pendapat

Tahukah anda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprovsu?
Tahu
Sangat Tahu
Tidak Tahu
Sangat Tidak Tahu
Pernah Dengar

Lihat