PENGGALANGAN CIPTA KONDISI

Kamis, 14 Februari 2019

Administrator

Berita

Dibaca: 1960 kali

Rapat Koordinasi Penggalangan Cipta Kondisi Sumatera Utara di Medan, 13 Februari 2019 pukul 13.30 wib s/d selesai Tempat Hotel Aston Medan. Adapun Peserta Rapat dihadiri sebanyak  100 orang yang terdiri dari  Forkopimda Sumatera Utara (Pangdam I BB, KapoldaSu, DanLanal, DanLanud ,  Ketua DPRD, Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, Wakil Gubernur, Kabinda serta Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Instansi Vertikal dan OPD yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Acara dipandu dan dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang menyampaikan :

  • Agar rapat ini dapat dilaksanakan secara rutin minimal 3 (tiga) bulan perkegiatan dan bisa dilaksanakan karena situasi  guna mengambil keputusan .
  • Dalam rapat ini kita mengumpulkan ataupun menginvertarisir apa saja yang menjadi permasalahan yang dapat menganggu stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah sumatera utara
  • Jika permasalahan tersebut melibatkan pihak swasta ataupun pihak manapun yang dapat meresahkan masyarakat maka kita undang pihak tersebut bersama forkopimda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

 

  • Ø Pembicara I (Pertama) yang dibawakan oleh Pangdam I/BB dengan judul Perkembangan Situasi Stabilitas Wilayah Sumatera Utara, dengan pembahasan :
    • Situasi Kondisi Keamanan di Wilayah Sumatera Utara relatif terkendali dan aman akan tetapi mendekati ataupun menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2019 mengalami suhu tensi politik yang meningkat.
    • Melalui rapat ini di harapkan kepada seluruh peserta rapat agar menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2019 ini menjaga Netralitas.
    • Melalui dua hal tersebut kami dari pihak Kodam I/BB telah melakukan kegiatan Cipta Kondisi yang dapat menjaga stabilitas keamanan antara lain :

-    Cipta Kondisi persiapan menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2019

-    Cipta Kondisi Kegiatan Wawasan Kebangsaan

-    Cipta Kondisi Pencegahan terhadap Narkoba serta melaksanakan Kampung Bersih terhadap Narkoba

-    Potensi Kerawanan Wilayah Sumatera Utara meliputi :

  • Konflik Sara
  • Sengketa Lahan
  • Konflik Antar Ormas
  • Kerawanan Pemilu 2019

     Konflik Sara penistaan terhadap Agama dapat menimbulkan perpecahan dan diduga ada kelompok tertentu yang sengaja menviralkan kasus sengketa lahan Sari Rejo intensitasnya semakin meningkat, dilaporkan dapat berujung pada gangguan Stabilitas Keamanan Wilayah Sumatera Utara. Antisipasi Potensi Kerawanan yang telah dilakukan adalah bersama kita ciptakan kondisi kondusif, melalui  Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi, Patroli bersama dan kegiatan Lainnya. Mari kita manfaatkan, maksimalkan dan efektifkan semua Forum komunikasi yang sudah  ada saat ini, untuk merespon semua isu - isu yang berkembang. Bersama kita tingkatkan Komunikasi dan Koordinasi dalam Rangka Sinergitas antar Instansi / Lembaga. Kodam I/BB siap mendukung Pemprov dan Polda Sumut dalam menciptakan Stabilitas Keamanan.

 

  • Ø Pembicara II yang dibawakan oleh Wakapolda Sumatera Utara Dengan  Judul Diskusi Publik  yang mengambil tema “Situasi Kamtibmas dan Persiapan PAM  Pemilu 2019 di Wilayah Sumatera Utara”. Wakapolda Sumatera Utara Menyampaikan :
  1. Bahwa Polda Sumatera Utara telah melakukan Kerjasama dengan KODAM I/BB secara menyeluruh sampai ke tingkat Kabupaten / Kota antara Polres dengan Kodim dengan melakukan cooling system karena sudah mendekati Pemilu 2019.
  2. Polda Sumatera Utara juga telah menyelenggarakan perlombaan yang pesertanya diikuti oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengisi kesibukan di tengah-tengah masyarakat dengan hal-hal yang positif sehingga tidak gampang tersusupi dengan isu-isu yang berkembang dalam mendekati Pemilu 2019.
  3. Tingkat Kerawanan dan Kriminalisasi pada Tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana dapat dilihat perbandingan Tahun 2018 dengan Tahun 2017 terkait dengan tingkat Begal Motor yang mulai berkurang pada Tahun 2018
  4. Tingkat Peredaran Narkotika di Wilayah Sumatera Utara mulai mengalami penurunan dengan melakukan tindakan Prefentif yang lebih menyeluruh dengan menindak tegas para Pelaku Pengedar Narkotika
  5. Terkait dengan Pencegahan Perkembangan Terorisme di Wilayah Sumatera Utara Pihak Polda Sumatera Utara telah bekerjasama dengan Densus 88 dimana hal ini menjadi perhatian khusus bagi aparat Kepolisian
  6. Terkait dengan Konflik Sosial yang terjadi diwilayah Sumatera Utara pihak Polda Sumatera Utara melakukan Eksistensi terhadap Daerah yang terindentifikasi Konflik.

                        Untuk kejadian menonjol menjelang Pemilu 2019 di Wilayah Sumatera Utara antara lain :

  1. Selasa tanggal 11 Desember 2018 Rombongan Cawapres No. Urut 2 kunjungi Pasar Inpres Kota Pinang Labusel, terlihat poster Penolakan Cawapres tersebut “Jangan Pisahkan Kami Gara-Gara Pilpres, Pulanglah”,  
  2. Terjadi Bencana Alam Longsor berulang kali dikawasan Jembatan kembar Parapat Kabupaten Simalungun yang menyebabkan lumpuhnya Transportasi Lintas Sumatera tanggal 18 Desember 2018 hingga 20 Januari 2019 sebanyak 4 kali.
  3. Terjadi Penyerangan dan Pengerusakan Kantor Panwas Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, korban Ketua Panwas dan tersangka Raul Harahap, PNS Pemkab Simalungun dengan motif keadaan mabuk dan permasalahan Pribadi (cemburu), pelaku ditahan.
  4. Pengungkapan Jaringan Narkoba Malaysia – Tanjungbalai tanggal 20 Januari 2019 dengan barang bukti 17.061,97 gr (17 kg) dengan tersangka 6 orang (1 org anggota Polri).

 

  • Ø Pembicara III yang dibawakan Oleh Kajati Sumatera Utara Dengan Judul Penegakan Hukum Diwilayah Sumatera Utara Kajati Sumatera Utara menyatakan Beberapa hal sebagai berikut :
    •  Kami menyelesaikan ekses dari Pihak Kepolisian dan Pihak Kodam, memang saat ini permasalahan Narkoba menjadi permasalahan yang paling mengkwatirkan di Wilayah Sumatera Utara

 

 

  • Adanya pengindentifikasian Pemilu yang menchating ataupun menshare dari pihak salah satu BUMN yang menposting salah satu Calon Presiden dan menyebarluaskan melalui media sosial yang saat ini sedang dalam Penaganan Penegak Hukum Terdapu (Gakumdu).
  • Kurangnya  sinergritas antara Dana Bantuan APBN terhadap APBD agar rapat berikutnya kita dapat mengundang dari Pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah agar duduk bersama sehingga terjadi sinegritas Bantuan Pendanaan Terkait Infratrukstur. 
  • Agar pihak Pemerintah Pusat sebelum melakukan Perencanaan dan melakukan Pemberian Pendanaan agar terdahulu  mengkoordinasikan ke Pimpinan Daerah supaya tidak terjadi salah prediksi ataupun sasaran dalam Pembangunan Daerah.
  • Agar dana APBN dalam membantu APBD dapat berjalan secara simultan, Perencanaan tidak  melakukan Pemetaan terhadap wilayah sehingga kurangnya pengontrolan dalam penyaluran APBN dalam mengakomodir bantuan APBD
  • Agar kita juga yang ada di Daerah saling berkoordinasi untuk membangun Sumatera Utara karena dengan kebersamaan semua pihak maka dapat berjalan dengan baik Roda Pemerintahan ini. Sama - sama kita memperhatikan Sumatera Utara ini agar menjadi lebih maju.

 

  • Ø Pembicara IV yang dibawakan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan:
    • Fungsi DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap Kinerja Eksekutif,  Kelemahan yang ada pada saat ini
    • Kurangnya Koordinasi yang diakibatkan oleh Ego Lintas Sektoral yang secara tidak sengaja dapat membuat suatu kendala yang  menciptakan masalah baru,
    • Pelaksanaan unsur  Pemerintahan Umum tidak hanya ditanggung jawab oleh Gubernur akan tetapi tanggung jawab kita bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
    • Mari sama - sama menghilangkan Ego Lintas Sektoral dari masing masing pihak, jika ingin melakukan Sumatera Utara ini menjadi lebih baik serta kedepan kita wujudkan Kerjasama dan Koordinasi yang baik demi majunya Sumatera Utara

 

 

 

  • Ø Pembicara V yang dibawakan oleh Kabinda Sumatera Utara yang menyatakan Isu Aktual yang bisa menganggu situasi Kamtibmas di Sumatera Utara adalah :
    • Masih terdapat Jaringan Kelompok Teror, diantaranya Jaringan Jamaah Anshor Daulah, Eks Suriah, dan sel terputus pendukung ISIS. Di Sumatera Utara terdapat 18 orang mantan Napiter, dan tersebar dibeberapa Kab/Kota
    • Semakin mendekati hari Pemungutan Suara Pemilu 2019 (17 April 2019), dinamika Politik dan Sosial Budaya di Sumut semakin tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan Kamtibmas diantaranya: Black Campaign, Hoax,  Politik Identitas, isu Sara. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu Republik Indonesia, Provinsi Sumut berada Pada Indeks 48.14 dalam kategori kerawanan sedang. Marak terjadi kecurangan seperti di Nias Selatan 19 april 2014 terjadi pembakaran 25 Kotak suara yang berujung pada keluarnya Putusan DKPP 9 juni 2014 yang memberhentikan 4 komisioner KPU karena dinilai melakukan pembiaran Kecurangan Pemilu.
    • Dalam Pemilu, sering kali digunakan sebagai sarana Black Campaign (kampanye hitam), diantaranya menggunakan Isu Sara. Penyebaran berita Hoax tersebut sering kali dirangkai menjadi ujaran Kebencian (hate speech) yang akan mencederai toleransi antar masyarakat di Sumatera Utara dan mayoritas terjadi di Media Sosial.  Tidak adanya batasan dalam penggunaan medsos sering menyebabkan beredarnya informasi yang tidak terklarifikasi kebenarannya (hoax), kecenderungan black campaign dan negatif campaign pada paslon pilpres 2019
    • Permasalahan pemilu lainnya yang berpotensi ganggu pelaksanan pemilu antara lain :
    • Pemilu 2019 merupakan Pemilu yang rumit karena 5 pemilihan sekaligus (Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota) yang menimbulkan kompetisi antar caleg/antar parpol dan mengarah pada kecenderungan Money Politic.
    • Potensi kekeliruan akibat pemilih tidak paham/kesulitan potensi kesalahan teknis
    • Pemutakhiran data pemilih masih banyak penduduk yang belum miliki KTP – Elektronik
    • Pemasangan Alat Peraga Kampanye masih belum sesuai aturan
    • Masih terdapat Peserta Pemilu yang melakukan kampanye diluar Jadwal
    • Potensi ancaman Distribusi Logistik (terlambat, rusak, tertukar).
    • Ketidaknetralan ASN, Tni/Polri
    • Potensi kerusuhan : Kab Dairi, Tapanuli Utara, Nias Selatan.
    • Permasalahan lahan yang ada di wilayah sumatera utara meliputi :

Beberapa konflik lahan yang paling rawan picu konflik horizontal dan vertical

Eks hgu ptpn ii 5873 , 06 ha di wil medan, binjai, deli serdang, serge dan langkat

Konflik lahan sari rejo 260 ha kec. Medan polonia

Register 40 seluas 47.000 ha di padang lawas

  • Potensi   konflik   vertikal    dan    horizontal anatara lain :

1. Antar pemerintah dengan pok penggarap dan sesama penggarap

2. Antar tni au dengan masyarakat

3. Antar pemerintah dengan pt. Torganda (karyawan)

  • Perkembangan sengketa lahan khususnya Sari Rejo, melibatkan sekitar

5.573 kk (27.864 jiwa), mencakup Rumah Ibadah di atas lahan, Potensi

Konflik  Jangka panjang rentan memicu bentrok fisik dan provokasi Sara

  • Permasalahan lahan yang ada di wilayah sumatera utara meliputi :

Pada 14 Januari 2019 di Mesjid Nurul Falah Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Madina Terjadi pembakaran Fasilitas Mesjid (20 mukena, 4 sajadah, jam dinding, dan penunjuk waktu sholat) diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal penderita gangguan jiwa. Sempat muncul isu negatif yang rawan picu Isu Sara.

  • Pada 28 Desember 2018, di Mushalah Raudahul Hasanah kecamatan Besitang kab. Langkat, terjadi pembakaran terhadap 4 buah Alquran oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
  • Pada 24 Desember 2018, di TPA Mesjid Nurul Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pembakaran 20 buah Alquran oleh orang tak dikenal di lokasi lain ditemukan tulisan kotor “babi” di mesjid At Taqwa Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat.
  • Adanya aksi pembakaran dan perusakan Fasilitas Mesjid dalam waktu yang berdekatan timbulkan Potensi Konflik. Kejadian tersebut telah Viral dan Rawan Dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu.
  • Adanya kemungkinan rangkaian perisitwa tersebut sebagai by design yang memberikan stigma negatif kepada Pemerintah karena tidak mampu melindungi kepentingan ummat Islam.

 

 

 

                        Rekomendasi dari beberapa titik permasalahan :

  1. Upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, namun perlu didukung dengan Sinergitas yang baik antar Instansi Pemerintahan, Aparat Keamanan, dan Unsur Masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda) dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dan menciptakan situasi yang kondusif di Sumatera Utara
  2. Melakukan Rapat Rutin bersama Forkopimda dengan pihak terkait yang dapat menganggu ataupun meresahkan masyarakat
  3. Melakukan Rapat dengan mengundang Forkopimda Daerah dengan melibatkan KPU dan Bawaslu terhadap persiapan menjelang Pemilu Tahun 2019
  4. Menjalin kekompakkan antar Lini Lini Sektoral melalui Rapat Koordinasi dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang guna menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat.

                        Rapat berakhir pkl 16.30 wib dan foto bersama

Berita Terkait

Kembali ke atas

Pencarian



Jajak Pendapat

Tahukah anda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprovsu?
Tahu
Sangat Tahu
Tidak Tahu
Sangat Tidak Tahu
Pernah Dengar

Lihat