Kepala SKPD


semua agenda

Agenda

semua download

Download

Link Terkait

Statistik Pengunjung

  Online = 2
  Hari ini = 36
  Total = 34465

Layanan Publik

 

1. Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. (SKT ORMAS/LSM)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentangorganisasi Kemasyarakatan
2. PP 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 2;
3. Permendagri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruling, Tata cara pemberitahuan kpd Pem serta Papan nama & Lambang organisasi;
4. Surat Mendagri No. 220/290.DI Tanggal 15 April 2003;
5. Surat Ditjen Pajak DepKeu RI No. S.202/PJ/2003 Tanggal 22 Juni 2003

Syarat – syarat
1. Surat Pengantar ditujukan kepada Kepala Badan KesbangPol & Linmasda Provinsi Jawa Barat, ditanda tangan oleh Ketua
2. Fc.Akte Pendirian (Akte Notaris)
3. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga & Program Kerja
4. Struktur dan Surat Keputusan Kepengurusan Tingkat Provinsi
5. Biodata Pengurus + foto 3×4 dan fotocopi KTP (Ketua, Sekretaris, bendahara)
6. Logo/Lambang Organisasi ukuran postcard disertai penjelasannya
7. Foto Kantor/Sekretariat tampak depan dan terlihat Papan Nama Organisasi
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n Organisasi
9. Surat Keterangan Domisili Kantor/Sekretariat dari Kelurahan/Desa & Kecamatan Setempat
10.Surat Pernyataan organisasi tidak dalam keadaan sengketa, ditandatangani oleh Ketua & Sekretaris Organisasi & Cap
11.Surat Pernyataan Organisasi tidak terafiliasi dengan Partai Politik ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Organisasi & Cap
12.Minimal 3 Kepengurusan di Tingkat Kabupaten/Kota
13.Profil Selayang Pandang Ormas/LSM
14.Selain dalam bentuk cetak, menyertakan kelengkapan dalam bentuk file digital (CD), yg terdiri dari :
(1) Photo pengurus (Ketua, Sekretaris & Bendahara, File jpg)
(2) Logo/Lambang Organisasi (File jpg).
(3) Photo Kantor/Sekretaris (File jpg).
(4) Profil selayang pandang Organisasi (File Word/doc).

Permohonan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan ditolak apabila kelengkapan orkemas tersebut terdapat antara lain :
1. Orkemas tersebut termaksud organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
2. Memiliki asas organisasi yang betentangan dengan pancasila ;
3. Tidak sesuai ruang lingkup orkemas ;
4. Terjadinya konflik kepengurusan ;
5. Berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atu orkemas sayap partai politik :
6. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan /atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma
kesusilaan dan kertertiban umum ;
7. Menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau
lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan / atau
8. Nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan / atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

2. Persyaratan dan Tata Tertib Ijin Penelitian

Pengajuan permohonan ijin penelitian dan atau pengembangan, pengkajian,studi kelayakan, studi eksploratif, studi/survey pendahuluan, pengambilan data, survey, sensus, inventarisasi, KKN, dan PKL/ PPL yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan tersebut diatas yang dilakukan perorangan /mahasiswa /kelompok /lembaga /instansi pemerintah maupun swasta dan berlokasi lintas
kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara Harus Memiliki Izin dari Gubernur. Sedangkan yang berlokasi di luar wilayah Provinsi Sumatera
Utara Harus Memperoleh Rekomendasi dari Gubernur.
2. Permohonan ijin/rekomendasi kegiatan tersebut yang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut materi pembangunan disampaikan kepada Gubernur
melalui Biro Administrasi Pembangunan (AP) Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Utara dengan dilampiri : Proposal/usulan kegiatan yang
telah disahkan; Kuisioner/daftar pertanyaan; Lokasi/Wilayah sasaran kegiatan; Jangka waktu pelaksanaan kegiatan; dan Daftar nama
peserta/pelaksana kegiatan.
3. Permohonan ijin/rekomendasi kegiatan survey, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang diajukan oleh Instansi
Pemerintah atau Swasta dilampiri: Nama dan alamat lengkap instansi pemohon; Nama, jabatan/pekerjaan dan alamat penanggungjawab umum; Nama,
jabatan/pekerjaan dan alamat tempat tinggal penanggung jawab pelaksana di lapangan; Nama/daftar nama, jabatan/pekerjaan dan alamat pelaksana di
lapangan; Maksud dan tujuan kegiatan; Lokasi, jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah responden disertai daftar pertanyaan/kuisioner.
4. Permohonan izin/rekomendasi kegiatan tersebut di atas yang menyangkut pengamanan temasuk tenaga asing dan kegiatan bersifat pengerahan masa
disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, dilampiri dengan : Proposal
kegiatan yang disahkan; Lokasi/wilayah pelaksanaan kegiatan; Jangka waktu pelaksanaan; Jumlah peserta kegiatan.
5. Kegiatan tersebut di atas apabila berasal dari luar Provinsi Sumatera Utara, selain persyaratan diatas juga ditambah dengan surat rekomendasi
dari Pemerintah setempat/asal pemohon.
6. Kegiatan tersebut di atas apabila akan dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Warga Negara Asing di Wilayah Provinsi Sumatera Utara harus
mempunyai izin dari departemen atau istitusi terkait.
7. Sedangkan apabila akan dilakukan oleh non pemerintah termasuk WNA, selain persyaratan diatas juga harus melampirkan : Fotokopi KTP/Paspor/KIPEMS;
Surat Pengantar dari sponsor/lembaga; Akta notaris pendirian institusi/lembaga/kelompok.
8. Surat pengantar/permohonan dari kampus dan Biro AP Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada :
Yth. KEPALA Badan Kesbangpollinmas Provinsi Sumatera Utara Jl. Gatot Subroto No. 361 Medan
9. Permohonan perpanjangan izin lokasi harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum izin lokasi habis masa berlakunya,
persetujuan/pemberian perpanjangan izin lokasi sebagaimana nomor 2. Surat izin yang dikeluarkan sebanyak 1 (satu) lembar asli. Penggandaan
(fotocopy), amplop disiapkan oleh pemohon. Pemohon berpakaian rapi dan sopan (DILARANG memakai kaos oblong/T.Shirt/Polo Shirt dan atau sandal).
Izin akan dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat.
10. Pengajuan permohonan/perpanjangan izin dilayani :
Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.00 WIB
Jum’at : Pukul 08.00 – 11.00 dan 13.00 – 14.00 WIB

3. Hibah dan Bantuan Sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan

Saat ini regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan “komplit”, walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementeraian Dalam Negeri.

Regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Sebelumnya regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial hanya diatur dalam beberapa pasal dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pemberian hibah hanya diatur dalam pasal 42, pasal 43 dan pasal 44, itupun sudah berulang kali diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Demikian pula untuk pemberian bantuan sosial hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 45 dan terdiri dari 4 ayat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Itupun sudah mengalami perubahan sampai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pertanyaan: dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, apakah ketentuan tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya masih berlaku?
Berdasarkan pasal 43 huruf b Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dijelaskan bahwa “Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini”.

Dengan demikian berdasarkan pasal 43 huruf b ini, maka ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah pertama kali dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tidak digunakan lagi dan tidak dapat dijadikan lagi sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012. Dengan pengertian bahwa bukan mulai berlaku 1 Januari 2012, akan tetapi mulai berlaku untuk tahun anggaran 2012. Sangatlah berbeda pemahaman mulai berlaku 1 Januari 2012, dan dengan mulai berlaku untuk tahun anggaran 2012, sebab proses tahun anggaran itu dimulai dari proses penyusunan KUA dan PPAS sampai pengesahan RAPBD menjadi APBD yang dimulai pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2011.

Demikian pula dengan berlakunya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, maka sesuai pasal 43, “Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri ini”. Pemahaman pasal 43 ini, bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial selain berpedoman pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, juga berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 terhadap beberapa pasal yang belum diubah.

Untuk pemberian hibah, selain berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permemdagri Nomor 39 Tahun 2012, maka pemberian hibah yang bersumber pada APBD, juga diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Demikian pula untuk pemberian hibah dan bantuan sosial dalam penganggarannya juga diatur setiap tahunnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Misalnya untuk tahun anggaran 2013. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 pada lampiran V. Hal-hal khusus lainnya angka 26, maka untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah menganggarkan program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Ketentuan ini memberi arti bahwa kegiatan TP-PKK harus dianggarkan melalui program dan kegiatan pada SKPD, dan tidak dibolehkan lagi dianggarkan lagi melalui hibah maupun bantuan sosial.

Kesimpulannya adalah pemerintah daerah dalam memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sejak tahun anggaran 2012 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 selain berpedoman Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Dan untuk hibah juga berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberian bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat dalam bingkai resiko sosial dan bukan untuk membiayai kegiatan anggota/kelompok masyarakat yang tidak berkaitan dengan melindungi anggota/kelompok masyarakat dari kemungkinan resiko sosial. Dan/atau bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari resiko sosial. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 masih ada saja anggota/kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintahan yang mengajukan permohonan berkenaan dengan permohonan bantuan sosial untuk anggota/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan dinas, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kesenian, olahraga, pendidikan, keagamaan, sosial, atau bahkan acara seremonial yang tidak masuk ke dalam bingkai resiko sosial. Tentunya permohonan seperti ini dipastikan akan ditolak dan tidak akan diproses lebih lanjut.

Untuk itu saya uraikan pengertian resiko sosial menurut pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, “Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar”.

Selain syarat penerima hibah dan bantuan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya maka pemberian bantuan sosial juga harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 24 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai berikut: pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 2) kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi: a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; 3) kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 4) sesuai tujuan penggunaan, yang diartikan meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana.

Pasal 25 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 telah memberi batasan atas tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (6) sebagai berikut: (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; (5) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai pasal 3 ayat (2), maka bantuan sosial diberikan dapat berupa uang atau barang. Nah, siapa-siapa penerima bantuan sosial sebagaimana yang diharapkan dan diatur serta dicontohkan dalam Permendagri 32 Tahun 2011 maka secara jelas sudah diatur dalam pasal 26 ayat (1) bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial; (2) bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu; (3) bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 26 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 memang benar-benar telah mengunci dan menutup pihak pemerintah daerah untuk menafsirkan kepada siapa-siapa bantuan sosial diberikan.

Pencarian



Jajak Pendapat

Tahukah anda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprovsu?
Tahu
Sangat Tahu
Tidak Tahu
Sangat Tidak Tahu
Pernah Dengar

Lihat