Kepala SKPD


semua agenda

Agenda

semua download

Download

Link Terkait

Statistik Pengunjung

  Online = 2
  Hari ini = 36
  Total = 34465

Landasan Hukum

 

Landasan Hukum Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara mempedomani beberapa ketentuan peraturan perundang–undangan didalamnya, baik untuk tehnis penyusunan maupun yang berkaitan langsung dengan Tupoksi SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu ;
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
10. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
11. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
17. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
18. Keputusan Presiden Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Tugas Kominda
19. Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 sd 2014
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah
21. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan
22. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat
23. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adata Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
24. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Sat Linmas Dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Pemilu
25. Permendagri Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Kebudayaan
26. Permendagri Nomor 44 tahun 2009 tentang Kerjasama Program di Bidang Kementrian Dalam Negeri
27. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelengaraan Pendidikan Politik
28. Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Struktur dan Tata Kerja di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
29. Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan organisasi masyarakat asing di daerah
30. Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang pemantauan tenaga kerja asing di daerah
31. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
32. Permendagri 33 Tahun 2012 Tentang pedoman dana tata cara pendaftaran Orkesmas
33. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
34. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
35. Keputusan Kepala BNPT Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan FKPT di Daerah
36. Keputusan Kepala BNPT No – Kep – 75 / K. BNPT / II / 2012 Tentang Pembentukan Pengurus FKPT Provinsi Sumatera Utara
37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
40. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumut
41. Keputusan Gubernur Nomor 300.05/3279/K/Tahun 2009 Tentang Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provsu Periode 2009 – 2014
42. Keputusan Gubernur Nomor 188.44 /153 KPTS / 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/766/KPTS/2011 Tentang Dewan Pembina dan Pimpinan Harian Forum Pembauran Kebangsaan Provsu Periode 2011 – 2016
43. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah di Provsu

Pencarian



Jajak Pendapat

Tahukah anda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprovsu?
Tahu
Sangat Tahu
Tidak Tahu
Sangat Tidak Tahu
Pernah Dengar

Lihat